Uu Pemberantasan Tindak Korupsi

In: Social Issues

Submitted By dianpawpaw
Words 4595
Pages 19
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar
1945;

1

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK…...

Similar Documents

Definisi Perekonomian Indonesia

...sosial) * Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) * Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. * Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. * Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh. * Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilahh yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997. Perekonomian pada masa reformasi Kebijakan- kebijakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie: 1. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan Dibentuk tanggal 22 Mei 1998, dengan jumlah menteri 16 orang yang merupakan perwakilan dari Golkar, PPP, dan PDI. 2. Mengadakan reformasi dalam bidang politik Habibie berusaha menciptakan politik yang transparan, mengadakan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, adil, membebaskan tahanan politik, dan mencabut larangan berdirinya Serikat Buruh Independen. 3. Kebebasan menyampaikan pendapat. Kebebasan menyampaikan pendapat diberikan asal tetap berpedoman pada aturan yang ada yaitu UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di......

Words: 2612 - Pages: 11

Kasus Korupsi Simulator Sim

...I. PENDAHULUAN Kasus korupsi mengenai pengadaan simulator SIM yang terjadi dalam Polri merupakan kasus yang terjadi sejak bulan April 2012, dan hingga saat ini penyelesaiannya masih belum tuntas walau pihak terkait sudah menahan beberapa tersangka dan menyelidiki beberapa pihak yang dicurigai. Kasus ini menjadi menarik bagi penulis karena bila dirunut secara singkat, kasus ini merupakan sebuah kasus korupsi sederhana yang menurut penulis bisa diselesaikan dalam kurun waktu yang lumayan singkat. Namun pada kenyataan dilapangan, kasus ini menjadi sangat dramatis karena ketidakmurnian kepentingan. Artinya adalah, kasus ini tidak selesai dengan cepat karena ditunggangi banyak kepentingan. Secara hukum, kasus ini sederhana, dimana diketahui apa penyebabnya, apa yang dipermasalahkan, siapa pelakunya, semuanya terungkap dan seharusnya secara hukum kasus ini bisa terselesaikan secara cepat. Namun dengan adanya 2 pihak yang sebelumnya bekerjasama dalam satu payung, yaitu polri dan KPK, memiliki kepentingan tersendiri dengan mengatasnamakan kepentingan institusinya, kasus ini menjadi rumit. Lalu selanjutnya, penulis akan membahas secara menyeluruh mengenai kasus ini. Mulai dari penyebab awal, kronologi, para tersangka, hingga solusi yang bisa ditawarkan untuk kasus ini sebagai pihak akademisi. Dan penulis juga akan membuat analisa tentang potensi kerugian dan kecurangan lain yang bisa timbul dari kasus dan proses perkembangannya serta pencegahan yang bisa dilakukan. Adanya......

Words: 2332 - Pages: 10

Uu Akuntan Publik

...asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). ep ku .g www.djpp.depkumham.go.id ha m a. b. c. d. e. f. g. h. (1) (2) m Bagian Kedua Perizinan untuk Menjadi Akuntan Publik Pasal 6 (1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah; berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik; tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan tidak berada dalam pengampuan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Perizinan untuk Akuntan Publik Asing Pasal 7 Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing tersebut. Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik, Akuntan Publik Asing harus memenuhi syarat sebagai......

Words: 7482 - Pages: 30

Audit Investigasi

...BAB II 2. 1. 1. Pengertian Audit Investigatif Audit investigatif adalah salah satu aktivitas dalam rangka implementasi upaya strategi memerangi korupsi dengan pendekatan investigatif. Ditinjau dari profesi auditor atau bidang auditing, audit investigatif merupakan perkembangan atau spesialisasi dari auditing dengan tujuan tertentu (special audit). Dengan maraknya masalah kecurangan (fraud), yang di Indonesia kita kenal dengan istilah ” korupsi ” berkembanglah audit yang berkaitan dengan kecurangan tersebut menjadi suatu spesialisasi dengan istilah investigatif audit, forensik audit, fraud audit, namun demikian hingga saat ini belum ada batasan yang jelas tentang ruang lingkup istilah-istilah tersebut. Untuk keperluan praktis, audit investigatif didefinisikan menurut G. Jack Bologna dan Robert J. Lindquist dalam bukunya ”Fraud Auditing and Forensic Accounting” yang terjemahannya berbunyi audit investigatif mencakup reviu dokumentasi keuangan untuk tujuan tertentu yang mungkin saja berhubungan dengan masalah ligitasi dan pidana. Praktik investigatif atau fraud accountant diutamakan pada dua bidang kegiatan yaitu mencari bukti perbuatan kriminal dan penyebab atau pendukung kerugian (damages). Sebelum dibahas lebih lanjut, ada beberapa aksioma yang menarik terkait dengan fraud examiners/audit investigatif, yaitu: · Kecurangan itu tersembunyi (Fraud is Hidden) Kecurangan memiliki metode untuk menyembunyikan seluruh aspek yang mungkin dapat......

Words: 4160 - Pages: 17

Fraud

...Fraud atas Kajian Hukum Kecurangan atau fraud adalah suatu konsep hukum dengan terminology dimana harus ditentukan oleh seorang ahli hukum. Namun, fraud dikategorikan sebagai tindak kejahatan/kriminologi di Negara Indonesia. Hal tersebut banyak kita lihat dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang dimana unsur-unsur tersebut tergolong dalam pasal 2,3 dan 13 UU 31 tahun 2009 yo UU No. 3/71 yo UU no 24/Prp/60. Unsur-unsur yang ada dalam pasal 2 adalah 1. perbuatan melawan hukum 2. memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi yang merugikan perekonomian Negara 3. perbuatan hukum tersebut dilakukan secara formil dan material (perlu dibuktikan) Sedangkan unsur yang terdapat dalam pasal 3 adalah 1. perbuatan melawan hukum 2. menggunakan kesempatan/sarana yang ada padanya Sedangkan pada pasal 13 adalah 1. perbuatan melawan hukum 2. setiap orang yang member hadiah/janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan yang melekat pada kedudukannya 3. pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan tersebut Kriminologi adalah suatu pengetahuan empiris yang mempelajari dan mendalami secara ilmiah tentang kejahatan (fraud) dan orang yang melakukan kejahatan (penjahat), seperti: 1. gejala kejahatan, penjahat, dan mereka yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan 2. sebab-sebab dari kejahatan 3. reaksi masyarakat terhadap kejahatan Kriminologi dalam kajiannya bergantung pada ilmu-ilmu seperti antropologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, kedokteran, statistic...

Words: 988 - Pages: 4

Pengaruh Tindak Lanjut Terhadap Opini

...(LKPD) juga memberikan rekomendasi atas temuan terkait Sistem Pengendalian Intern dan temuan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Rekomendasi-rekomendasi tersebut seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun kondisi yang terjadi rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti secara tuntas pada saat pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun berikutnya sehingga terjadi penumpukan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Pertanyaan Penelitian 1. Apakah temuan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara positif terhadap Opini atas LKPD? 2. Apakah temuan kepatuhan terhadap peraturan perundangan berpengaruh secara positif terhadap Opini atas LKPD? 3. Apakah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh secara positif terhadap Opini atas LKPD tahun berikutnya? Kerangka Teori Arens, Elder, dan Beasley (2010:6) mendefinisikan audit sebagai suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Pengertian audit/pemeriksaan oleh Rahmadi Murwanto, et al (2006) merupakan suatu kegiatan menyerap, mengolah, dan merespon data yang dilakukan oleh pihak yang dapat dipercaya dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti. Pada sektor publik, audit dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang menekankan aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.......

Words: 388 - Pages: 2

Uu Ketenagakerjaan

...1    UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA BAB I TENTANG ISTILAH-ISTILAH Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. "tempat kerja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tempat kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2; termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau berhubung dengan tempat kerja tersebut; 2. "pengurus" ialah orang yang mempunyai tugas langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri; 3. "pengusaha" ialah : a. orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja; b. orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja; c. orang atau badan hukum, yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b), jikalau yang mewakili berkedudukan di luar Indonesia. 4. "direktur" ialah pejabat yang ditunjuk oleh Mneteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-undang ini. 5. "pegawai pengawas" ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. 6. "ahli keselamatan kerja" ialah tenaga teknis......

Words: 1996 - Pages: 8

Opini Uu Md3

...NOMOR ... TAHUN ... TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, (MD3) OPINI : Dalam revisi UU MD3, salah satu persoalan yang menjadi keberatan publik adalah birokratisasi izin pemeriksaan anggota DPR, karena dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang mempersulit legislator disentuh proses hukum.Dalam hal ini, publik menyoroti adanya birokratisasi izin pemeriksaan anggota DPR yang terkandung dalam Pasal 220 naskah revisi UU MD3.Pasal tersebut mengatur pemeriksaan anggota DPR harus atas izin presiden, sehingga bertentangan dengan ketentuan konstitusi, di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Isi revisi UU Nomor 27/2009 tersebut dianggap tendensius untuk melindungi diri sendiri dari jerat hukum tindak pidana korupsi, tidak fair, dan bertentangan dengan arus besar keinginan rakyat untuk memberantas korupsi, khususnya prinsip equality before the law, kesamaan derajat di depan hukum.Hal tersebut tidak sesuai dengan pokok pikiran kedua dalam pembukaan UUD 1945 “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.” Ini merupakan pokok pikiran Sila ke-2 Pancasila yaitu Keadilan Sosial, yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Revisi UU MD3 kali ini, tampaknya, cenderung mendorong ke arah sebaliknya dan masih gagal memasang jaring pengawasan kepada anggota nakal yang......

Words: 421 - Pages: 2

Kwn Tambahan

... Pengertian Pendidikan Kewarganegaan : *Menurut UU No 2 tahun 1989 tentang SIDIKNAS bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warganegara dan negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat dihandalkan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (PENDIDIKAN KEWAREGANEGARAAN. Hamdan Mansur dkk, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal : 6). *Dalam UU No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang maha esa, berbudi luhur, berkpribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif terampil disiplin, memiliki etos kerja, profesional, bertanggungjawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, kesetakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan dan berorientasi kemasa depan . (CERDAS, KRITIS, DAN AKTIF BERWARGANEGARA. Heri Herdiawanto & Jumanta Hamdayama. Penerbit Erlangga. Jakarta. Hal :3) Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah seperangkat tindak cerdas dan penuh rasa tanggung jawab seorang warga negara dalam hubungan dengan negara dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara...

Words: 3003 - Pages: 13

Case Audit Ethics

...Aditya Sidharta. Cukup satu saksi ahli Terhadap kasus Great River, saat ini Bapepam-LK sedang meminta penilaian independen dari saksi ahli untuk menuntaskan pemeriksaan kasus overstatement laporan keuangan emiten berkode saham GRIV itu. Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK Wahyu Hidayat mengatakan akuntan publik akan dipanggil untuk memberikan penilaian terhadap kasus laporan keuangan Great River. “Penyidikan Great River masih pada tahap penyempurnaan, kami menyiapkan saksi ahli dari akuntan publik,” tuturnya kepada pers, pekan lalu. Pemanggilan saksi ahli oleh penyidik Bapepam-LK ini dibenarkan oleh UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Alasannya, dalam Pasal 101 ayat 3 h UU Pasar Modal disebutkan, penyidik Bapepam-LK berwenang meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal. Pasca pengambilan keterangan akuntan publik, otoritas pasar modal segera menyusun berkas pemeriksaan overstatement laporan keuangan Great River yang akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Berkas itu, kata Wahyu, akan dibuat terpisah dari berkas pemeriksaan direksi. Ditambahkan oleh Wahyu saksi ahli kasus Great River bisa diambil dari anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) asalkan independen. Dalam waktu dekat ini, akuntan yang akan ditetapkan sebagai saksi ahli segera diumumkan oleh otoritas pasar modal itu. “Satu saksi ahli cukup. Bisa dari IAI atau siapapun, yang pasti independen.......

Words: 1093 - Pages: 5

Uu Pt No 1 Tahun 1995

...diangkat oleh RUPS. 2. Untuk pertama kali pengangkatan Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Komisaris dalam Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf b. 3. Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. 4. Anggaran Dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian Komisaris tanpa mengurangi hak pemegang saham jam pencalonan. Pasal 96 Yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Pasal 97 Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta mernberikan nasihat kepada Direksi. Pasal 98 1. Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. 2. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Pasal 99 Komisaris wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan......

Words: 9856 - Pages: 40

Business Law

...PAPER INDIVIDU BUSINESS LAW KASUS HUKUM PERBANKAN ‘MALINDA DEE’ Dosen: Dr. Riyatno, LLM. FRANSISCA ARINI Eksekutif B, Kelas 30 A NIM: 15/387264/PEK/20814 No. Absen: 25 I. LATAR BELAKANG Bank dan Hukum Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 th. 1998 (revisi dari UU RI No.7 th. 1992) tentang Perbankan, pengertian “Bank” adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Oleh karena itu, Bank harus dapat menjaga tingkat kepercayaan dari masyarakat (nasabah) agar menyimpan dana mereka di bank, kemudian bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian bangsa. Selain itu, Bank juga dapat menyediakan jasa-jasa lainnya seperti pengiriman uang (transfer), cek perjalanan (travelers cheque), dan pembayaran tagihan. Agar tercipta sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan harus dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu: 1. Asas Demokrasi Ekonomi Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Asas kepercayaan (Fiduciary Principle) Kegiatan usaha yang......

Words: 3979 - Pages: 16

Fraud Accounting

...terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah korupsi. Kasus tindak pidana korupsi merupakan permasalahan besar di Indonesia yang menimbulkan kerugian negara yang sangat besar dan berpengaruh kepada turunnya kualitas kehidupan masyarakat maupun mengganggu stabilitas ekonomi. Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sudah banyak terjadi, dan kasus yang muncul tidaklah sedikit. Hal ini diperkuat dengan adanya artikel pada kompas pada tanggal 18 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa : Berdasarkan data yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu (17/8), jumlah kasus korupsi cenderung menurun selama 2010-2012, tetapi kembali meningkat pada 2013-2014. Pada 2010, jumlah kasus korupsi yang disidik kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai 448 kasus. Pada 2011, jumlahnya menurun menjadi 436 kasus dan menurun lagi pada 2012 menjadi 402 kasus. Namun, pada 2013, jumlahnya naik signifikan menjadi 560 kasus. Pada 2014, jumlah kasus korupsi diperkirakan akan meningkat lagi mengingat selama semester I-2014 jumlahnya sudah mencapai 308 kasus. Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, kasus korupsi juga semakin banyak terjadi di Indonesia. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pengaduan atas kasus korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari mulai tahun 2010 hingga tahun 2013. Hal ini semakin memperkuat pernyataan bahwa di Indonesia kasus korupsi telah banyak terjadi, dan bukannya semakin menurun justru kasus korupsi di Indonesia justru semakin......

Words: 1853 - Pages: 8

Uu Ojk

...(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 15 Syarat calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g adalah sebagai berikut: a. b. c. d. warga negara Indonesia; memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik; cakap melakukan perbuatan hukum; tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; e. sehat jasmani; f. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ditetapkan; g. mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan; dan h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 16 (1) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisioner sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Mahkamah Agung. (2) Bunyi ... - 15 - (2) Bunyi lafal sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk menjadi Ketua/Wakil Ketua/anggota Dewan Komisioner OJK langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak......

Words: 16066 - Pages: 65

Love

...Policies of Corruption Corruption as we know, is one of the most destruction problem among the world. There are some policies in each country for corruptors. In Indonesia, the policies of corruption has been written as we call it “Undang – undang Dasar”. In “Undang – undang No. 31 year of 1991” explained that corruption will bring lots of disadvantages impacts for the economic growth and development in Indonesia. For those people who did the corruption, will acquire what we usually called “tindak pidana” or punishment that given by the judge on the court room. They will get at least 4 years in jail and the longest is 20 years in jail. They also have to pay the fee at least Rp. 200.000.000,00 and the biggest fee is Rp. 1.000.000.000.000,00. The punishments power not only held by the judge but also supported by KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). They have the rights to investigate every aspects that related to corruptions. Also, they have the rights to know all of the information about the corruptors from the “instansi” that related to the actions of corruptions. The punishments for the corruptors not only supported by the KPK but also, the citizen supported the punishments for the corruptors. Because what corruptors did also bring bad impacts for the citizen in Indonesia. To execute the “Undang – Undang Dasar” might need some money, that the “Mahmkamah Agung” has the responsibility to it. The money that came from the government’s budget. This rules have been written in......

Words: 1003 - Pages: 5